ECOLABELING

ECOLABELING

Sejak berlangsungnya konperensi Stockholm pada tahun 1972, masalah lingkungan hidup

nampaknya terus berkembang "menjadi isu global ". Negara-negara industri maju, khususnya

di Amerika dan Eropa semakin meningkat kepeduliannya terhadap kondisi lingkungan di seluruh

bagian dunia. Sebaliknya negara-negara berkembang juga terpacu untuk terus menerus

meningkatkan upaya dalam menjaga, memelihara, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup

di negaranya masing-masing.

Dalam bidang kehutanan, isu lingkungan hidup global menjadi salah satu bahan diskusi utama

dalam sidang Council ke 8 International Tropical Timber Organization (ITTO) yang berlangsung

di Bali pada tahun 1990. Salah satu hasil penting dari sidang tersebut adalah komitmen untuk

terlaksananya pengelolaan hutan yang lestari paling lambat pada tahun 2000. Mulai tahun 2000,

akan dilakukan pemberian label atau sertifikat bagi produk-produk yang terbuat dari kayu tropis.

Label dimaksud adalah pertanda yang memberikan keterangan bahwa kayu yang dipergunakan

untuk membuat produk tertentu berasal dari hutan yang dikelola secara lestari. Menanggapi hal

ini, pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan pihak swasta kehutanan dan lembaga-lembaga

non pemerintah yang peduli akan perkembangan hutan dan kehutanan, segera mempersiapkan

diri dan melakukan antisipasi.

Persiapan dan antisipasi ini menyangkut aspek legal dan institusional. Termasuk aspek legal

adalah pembuatan peraturan-peraturan, sedangkan aspek institusional menyangkut wadah

kelembagaannya. Dibentuklah kemudian apa yang dinamakan Lembaga Ekolabel Indonesia

(LEI) yang dipimpin oleh Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prop.Emil Salim. Sifat

kerja Lembaga ini independen, tidak terikat dengan lembaga atau instansi pemerintah manapun,

dan diberikan kewenangan untuk memberikan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan

kelestarian hutan tropis Indonesia. Sejak dibentuknya LEI pada tahun 1994, lembaga ini aktif

melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan

masalah perkembangan hutan dan kehutanan.

Pengertian Ekolabel berasal dari kata "eco" yang berarti lingkungan, dan "label" yang berarti

tanda atau sertifikat. Jadi, ekolabel dapat diartikan sebagai kegiatan- kegiatan yang bertujuan

guna pemberian sertifikat yang mengandung kepedulian akan aspek-aspek yang berkaitan

dengan unsur lingkungan hidup. Kata "ekolabelling" pada saat ini sudah sedemikian populer dan

jauh berkembang dan banyak dipergunakan dimana-mana, sehingga kemudian diasosiasikan

dengan berbagai kegiatan baik yang sifatnya fisik (lapangan) maupun non-fisik (peraturan, tata

cara, kelembagaan, dsb.)

Yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah adanya perbedaan antara ecolabelling dengan

pengelolaan hutan lestari atau sustainable forest management (SFM). Ecolabelling lebih terfokus

kepada tahapan-tahapan pemberian sertifikasi, sedangkan SFM lebih menitik beratkan kepada

pelaksanaan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. SFM dengan demikian dapat terkait baik

langsung maupun tidak langsung yaitu Ecolabelling memberi sertifikasi bagi produk hasil hutan

yang telah dikelola secara lestari (baik hutan alam maupun tanaman serta produk non kayu).

Pada prinsipnya, pemberian sertifikat dalam kegiatan ecolabelling dilaksanakan dengan

melakukan pengujian terhadap setiap tahap kegiatan pengusahaan hutan. Sebagai ilustrasi,

gambar berikut memperlihatkan contoh proses pemberian sertifikat yang dapat dilakukan dalam

pengelolaan hutan produksi.

Pada gambar 1. terlihat jelas bahwa kegiatan sertifikasi dapat dilakukan mulai dari pemungutan

bahan baku di lapangan sampai dengan dihasilkannya produk akhir dari kegiatan pengusahaan

hutan. Dalam pelaksanaannya, sertifikat dapat diberikan setelah dilakukan pengujian-pengujian

berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pengujian ini meliputi kegiatan-kegiatan administratif

adalah tertib penataan dan pembuatan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam

menyelenggarakan pengelolaan hutan, sedangkan kegiatan teknis dilapangan meliputi

perencanaan, tata cara pemungutan, sampai dengan pengolahan. Kedua macam kegiatan tersebut

harus merupakan suatu rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan dari prinsip-prinsip

manajemen hutan lestari.

Kriteria dan Indikator Untuk melihat dan membuktikan apakah suatu pengelolaan hutan sedang

atau telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan kelestarian hutan, diperlukan berbagai

syarat atau kriteria dan indikator atau ciri-ciri. Kriteria dan indikator hutan lestari ini pada

mulanya dikeluarkan sebagai upaya para ahli kehutanan seluruh dunia (atas sponsor ITTO) untuk

menguji apakah hutan yang dikelola selama ini telah benar-benar ditujukan berdasarkan azas

kelestarian? Buah pikir para ahli kehutanan tersebut kemudian dituangkan dalam suatu komunike

bersama yang merupakan salah satu hasil penting dalam sidang Council ke 8 yang

diselenggarakan di Bali pada tahun 1990. Kriteria dan indikator yang diperkenalkan ITTO

kemudian berkembang lebih jauh lagi karena ditemukannya hal-hal yang kurang sesuai/tepat

dengan kondisi yang berbeda untuk setiap type hutan yang ada di seluruh bagian dunia. Selain

ITTO, paling tidak terdapat empat kelompok inisiatif yang juga mencoba merumuskan kriteria

dan indikator hutan lestari. Inisiatif-inisiatif tersebut dilahirkan baik melalui lembaga

internasional maupun melalui konperensi internasional. Forest Stewardship Council (FSC),

misalnya, merumuskan 9 prinsip kriteria dan indikator hutan lestari.

Kemudian "Helsinki process" yang diadopsi oleh Ministrial Conference on Protection of Forest

di Eropa merumuskan 6 kriteria dan 27 indikator hutan lestari. Selanjutnya "Montreal process"

yang dikukuhkan di Santiago mengeluarkan 7 kriteria dan 67 indikator untuk konservasi dan

pengelolaan hutan-hutan temperate dan boreal. Selanjutnya untuk daerah Amazon di Amerika

Latin dikenal adanya "Tarapoto proposal" sebagai hasil perjanjian kerjasama Amazon (Amazon

Cooperation Treaty, ACT) yang merumuskan 12 kriteria dan 77 indikator untuk pengelolaan

hutan lestari di wilayah Amazon. Untuk daerah hutan kering (dry zone) di wilayah Afrika, FAO

dan UNEF memunculkan 7 usulan kriteria dan 47 indikator hutan lestari. Di Indonesia, tidak

ketinggalan pihak swasta kehutanan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusahaan Hutan

Indonesia (APHI) telah secara aktif memperkenalkan konsep kriteria dan indikatornya yang

merupakan buah pikir para pakar kehutanan.

Kriteria dan indikator yang diusulkan APHI tersebut sampai saat ini masih terus dibahas dan

diuji cobakan di lapangan. Selanjutnya, LEI juga tidak ketinggalan mengeluarkan kriteria dan

indikator pengelolaan hutan lestari yang dapat dilihat dari lima dimensi, yaitu dimensi kawasan,

dimensi produksi dan rentabilitas hutan, dimensi efisiensi pemanfaatan sumberdaya hutan,

dimensi profesionalisme manajemen, dan dimensi rentabilitas usaha.

Berikut ini adalah kriteria dan indikator yang pertama kali diperkenalkan ITTO. Berdasarkan

kacamata ITTO, untuk dapat terlaksananya manajemen hutan lestari, maka terdapat lima pokok

kriteria yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Forest Resource Base, yaitu terjaminnya sumber-sumber hutan yang dapat dikelola secara

lestari.

2. The Continuity of Flow of Forest Products, yaitu kontinuitas hasil hutan yang dapat

dipungut berdasarkan azas-azas kelestarian.

3. The level of Environmental Control, yang secara sungguh-sungguh mempertimbangkan

kondisi lingkungan dan dampak-dampaknya yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan

hutan lestari yang berwawasan lingkungan.

4. Social and Economic Aspects, yaitu dengan memperhitungkan pengaruh-pengaruh

kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Dalam

tingakt nasional, juga memperhitungkan peningkatan pendapatan penduduk dan negara

dalam arti luas.

5. Institutional Frameworks, yaitu penyempurnaan wadah kelembagaan yang dinamis dan

mendukung pelaksanaan pengelolaan hutan lestari. Institutional frameworks juga

mencakup pengembangan sumber daya manusia, serta kemajuan penelitian, ilmu dan

teknologi yang kesemuanya turut mendukung terciptanya manajemen hutan lestari.

Kelima kriteria yang diperkenalkan ITTO tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut

dalam bentuk ciri-ciri atau indikator yang kesemuanya mengarah kepada terlaksananya

kriteria pertama (Forest Resource Base), maka indikator berikut ini merupakan tandatanda

yang diperlukan dalam pelaksanaan manajemen hutan yang lestari.

1. Tersedianya tata guna hutan yang komprehensif yang secara penuh

mempertimbangkan tujuan-tujuan pengelolaan hutan dan kehutanan.

2. Tercukupinya luas hutan permanen, yaitu hutan tetap yang dipertahankan

fungsinya sebagai hutan. Luas hutan yang permanen akan mendukung target dan

sasaran pembangunan hutan dan kehutanan.

3. Ditetapkannya target dan sasaran pembangunan hutan tanaman, distribusi kelas

umur, dan rencana tanaman tahunan.

Kriteria dan indikator yang disusun LEI pada prinsipnya merupakan hasil modifikasi

kriteria dan indikator rumusan ITTO dan FSC. Menurut, LEI tujuan kelestarian hutan

hanya akan dapat dicapai apabila tiga fungsi utama kelestarian hutan tetap terjaga.

Pertama adalah kelestarian hasil hutan; kedua, kelestarian fungsi ekologis, dan ketiga,

kelestarian fungsi sosial budaya. Walaupun kriteria dan indikator yang diperkenalkan

ITTO telah berkembang begitu jauh, namun masih perlu dikaji ulang maksud dan

tujuannya, karena pada hakekatnya merupakan temuan pertama para ahli kehutanan

sedunia yang mencoba merumuskan kriteria dan indikator sampai kepada level unit

manajemen yang terkecil.

Tulisan ini paling tidak menyingkap dua hal penting yang banyak menjadi bahan

perbincangan para pemerhati hutan dan kehutanan. Yang pertama adalah tentang

pengertian ecolabeling yang berbeda dengan sustainable forest management. Yang kedua

adalah mengenai pentingnya kriteria dan indikator dalam pengelolaan hutan lestari.

Sebagai penutup, kiranya perlu disimak bahwa kriteria dan indikator manapun yang akan

dipakai sebagai acuan kiranya perlu diperhatikan paling tidak tiga aspek penting, yaitu

adanya keseimbangan antara unsur-unsur ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Yang

lebih penting lagi adalah bagaimana membuat agar ketiga aspek tadi betul-betul dapat

diperhitungkan dengan seimbang. Dengan kata lain, pemanfaatan hutan perlu

memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya baik bagi negara maupun masyarakat

sekitarnya (aspek sosial ekonomi) tanpa mengorbankan aspek kelestarian hutan dan

fungsi ekologisnya. Selesai

Sumber data : Dr. Doddy S. Sukadri